Ikhtisar Masa Pemerintahan B.J. Habibie

Masa pemerintahan B. J. Habibie dimulai pada 21 Mei 1998. Rezim ini dianggap sebagai masa transisi, dan juga titik mulai era reformasi di Indonesia. Pemerintahan Habibie difokuskan pada peningkatkan politik demokrasi, kehidupan ekonomi-sosial, serta penegakkan hukum yang dibantu oleh Kabinet Reformasi Pembangunan.

Guna mewujudkan tatanan kehidupan bernegara yang demokrasi, beliau menerapkan kebijakan otonomi daerah yang lebih demokratis, mencabut pembatasan partai politik, serta membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Masalah Tim-Tim dapat diselesaikan dengan damai melalui jajak pendapat, serta pelaksanaan Pemilu LUBER–JURDIL yang demokratis. Habibie juga berhasil menghadapi perekonomian Indonesia yang pada saat itu mengalami keterpurukan yang luar biasa. Ia juga mendorong kebebasan pers dalam berpendapat serta pembebasan tahanan dan narapidana politik dengan amnesti dan abolisi. Kebijakan-kebijakan tsb berhasil membawa reformasi yang bersifat positif terhadap bangsa Indonesia. 

Meskipun begitu, beberapa kebijakannya juga membawa efek bumerang. Bertambahnya angka pengangguran, maraknya tindak kriminal, dan juga banyak daerah yang ingin mengikuti jejak Timor-Timur.

Pemerintahan Habibie berakhir pada 20 Oktober 1999 setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh fraksi-fraksi dan MPR melalui sidang paripurna. Hal ini juga membuat Habibie mengundurkan diri dari pencalonan presiden periode berikutnya.